REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diketahui mengundang Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ke kediamannya. Dalam pertemuan tersebut, ditegaskan bahwa keduanya tidak sama sekali membicarakan soal kursi di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate menjelaskan bahwa pertemuan Surya Paloh dan Prabowo lebih mengutamakan kepentingan bangsa. Sebab, soal kabinet merupakan ranah dari Jokowi.
"Hal-hal yang sifatnya pragmatis termasuk di dalamnya kabinet pak Joko Widodo itu sepenuhnya menjadi kewenangan pak Joko Widodo itu hak prerogatifnya untuk menentukan," ujar Plate saat dikonfirmasi, Senin (14/10).
Plate menjelaskan, Partai Nasdem dan Gerindra akan menghormati segala keputusan Jokowi terkait kabinetnya nanti. Kedua partai sepakat untuk memikirkan pembangunan bangsa ke depannya.
"Itu komitmennya jadi kita betul-betul harus pisahkan yang mana yang menjadi kewenangan prerogatif presiden terpilih menyusun kabinet dan itu harus dihormati," ujar Plate.
Menurutnya, untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan, diperlukan soliditas dari semua tokoh. Termasuk para petinggi partai politik, yang sebelumnya terpecah karena pemilihan umum (Pemilu) 2019.
"Situasi global yang semakin dinamis membutuhkan persatuan dan kesatuan nasional yang membutuhkan soliditas di antara para pemimpin nasional untuk memastikan kepentingan-kepentingan bangsa," ujar Plate.
Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di kediamannya. Dalam pertemuan tersebut, kedua partai menyepakati tiga hal.
Pertama, keduanya sepakat untuk memperbaiki citra partai politik. Dengan meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan lain dan menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan serta menjaga keutuhan bangsa.
Kedua, pemimpin partai politik sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme. Berdasar paham apa pun yang dapat merongrong ideologi Pancasila.
"Terakhir, pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh. Serta, menyangkut keutuhan tata kelola negara," ujar Plate.
