Senin 26 Jul 2021 14:26 WIB

Kasus Covid-19 di Bandung Masih Tinggi, Ini Kata Dinkes

Kasus masih tinggi terjadi karena tes dan pelacakan yang masif dilakukan. 

Rep: M Fauzi Ridwan/ Red: Agus Yulianto
Sejumlah warga menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum disuntik vaksin Covid-19 di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, Senin (26/7). Serbuan vaksinasi dan pembagian sembako yang digelar TNI AU Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Bandung dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU ke-74 tersebut menyediakan 4.000 dosis vaksin serta 4.000 paket sembako untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Foto: Republika/Abdan Syakura
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Sejumlah warga menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum disuntik vaksin Covid-19 di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, Senin (26/7). Serbuan vaksinasi dan pembagian sembako yang digelar TNI AU Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Bandung dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU ke-74 tersebut menyediakan 4.000 dosis vaksin serta 4.000 paket sembako untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Foto: Republika/Abdan Syakura

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung memberikan penjelasan terkait kondisi jumlah kasus Covid-19 yang masih tinggi di masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Salah satu faktor yang menyebabkan kasus masih tinggi terjadi karena tes dan pelacakan yang masif dilakukan sehingga terdeteksi kasus Covid-19.

Berdasarkan pusat data dan informasi Covid-19 Kota Bandung melansir hingga Ahad (25/7), total konfirmasi Covid-19 di Kota Bandung mencapai 34.865 kasus dengan kasus konfirmasi aktif harian mencapai 448 kasus. Total konfirmasi aktif telah mencapai 8.203 kasus, sembuh mencapai 25.491 kasus dan meninggal dunia 1.171 kasus.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Bandung Yorisa Sativa mengatakan, kasus Covid-19 yang masih tinggi disebabkan karena tes, pelacakan dan treatment yang dilakukan secara masif. Kondisi tersebut akan lebih tinggi jika PPKM tidak diberlakukan di Bandung.

"(Kasus tinggi) bisa karena upaya 3T Kota Bandung masif, jadi banyak yang terdiagnosa hasil tracing, testing dan treatment-nya," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (26/7).

Dia menuturkan, jika PPKM tidak diberlakukan maka kasus Covid-19 akan semakin tinggi. Sebab mobilitas masih akan terus terjadi, protokol kesehatan mulai kendor, terjadi kumpulan keluarga besar.

"Bila dibandingkan dengan tidak ada kebijakan PPKM akan lebih besar lagi angkanya, prediksi secara epidemiologi. Mobilitas mungkin masih terjadi, prokes mulai kendor, kumpul-kumpul keluarga besar diluar keluarga inti," katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinkes Kota Bandung, Ahyani Raksanagara yang mengatakan saat PPKM berlangsung pelacakan, tes dan isolasi dilakukan secara masif sehingga berpengaruh terhadap kasus yang tinggi. Keberadaan rapid tes antigen yang diakui sebagai salah satu alat mendiagnosa turut berpengaruh terhadap jumlah kasus.

"Di masa PPKM justru strategi nasional lacak, testing, isolasi juga rapid diakui sebagai diagnosa," katanya. Dia melanjutkan, pihaknya juga menyisir laporan terkait kematian akibat Covid-19 sehingga angkanya tinggi.

Pada data dan pusat informasi Covid-19 menunjukkan juga 10 kecamatan penyumbang konfirmasi aktif Covid-19 tertinggi yaitu Kiaracondong 612 kasus, Bojongloa Kaler 543 kasus, Rancasari 475 kasus, Sukasari 461 kasus, Antapani 456 kasus. Coblong 417 kasus, Batununggal 402 kasus, Lengkong 322 kasus, Regol 294 kasus dan Bandung Kulon 288 kasus.

10 kelurahan penyumbang konfirmasi Covid-19 tertinggi yaitu Antapani Kidul 256 kasus, Cipamokolon 245 kasus, Babakan Sari 189 kasus. Kecamatan Sarijadi 189 kasus, Gegerkalong 179 kasus, Manjahlega 174 kasus, Dago 163 kasus. Antapani Tengah 158 kasus, Jamika 154 kasus dan Kopo 150 kasus.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement