REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Liz Truss diperkirakan akan menjadi ketua Partai Konservatif dan perdana menteri Inggris berikutnya. Ia akan mulai menjabat saat Britania menghadapi krisis biaya hidup, gejolak industri dan resesi.

Setelah persaingan selama berminggu-minggu melawan mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak pengganti Boris Johnson akan diumumkan pada Senin (5/9/2022) siang waktu setempat. Johnson terpaksa turun pada Juli lalu usai diterpa berbagai skandal.

Pada Selasa (6/9/2022) pemenang pemilihan perdana menteri Inggris yang baru akan bertemu dengan Ratu Elizabeth di Skotlandia. Elizabeth akan meminta pemimpin yang baru untuk membentuk pemerintahan.

Truss yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Johnson merupakan perdana menteri dari Partai Konservatif keempat sejak pemilihan 2015 lalu. Selama itu Inggris menghadapi berbagai krisis kini Britania diramalkan akan dilanda resesi yang dipicu inflasi yang mencapai 10,1 persen pada Juli lalu.

Truss yang merupakan Menteri Luar Negeri pemerintahan Johnson, berjanji bertindak cepat untuk mengatasi krisis biaya hidup. Ia mengatakan dalam hitungan pekan ia akan mengajukan rencana untuk mengatasi krisis kenaikan harga energi dan mengamankan pasokan bahan bakar.

Dalam wawancaranya di televisi ia menolak membeberkan rencana tersebut. Ia mengatakan akan menyakinkan jutaan rakyat yang takut tidak mampu membayar tagihan listrik menjelang musim dingin.

Dalam kampanyenya ia mengindikasi akan melawan kebijakan konvensional dengan menghapus kenaikan pajak dan memotong berbagai pendapatan negara. Sejumlah ekonom mengatakan langkah tersebut akan menambah inflasi.

Ia juga berjanji meninjau kewenangan bank sentral sambil melindungi independensinya. Truss meminta sejumlah investor untuk menggelontorkan uang. Bulan lalu lembaga think tank  Institute for Fiscal Studies ragu perdana menteri yang baru memiliki cukup ruang untuk memotong pajak secara besar dan permanen.