BOGOR--Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri menegaskan bahwa ketahanan sosial di tingkat desa
sangat penting karena merupakan pangkal dari ketahanan nasional.
"Desa yang memiliki ketahanan sosial tinggi ditandai efektifnya pranata sosial dalam mencegah konflik atau siaga menghadapai bencana," katanya seperti disampaikan tenaga ahli Mensos Bidang Hubungan Media dan Tata Kelola Pemerintahan Drs Sapto Waluyo, MSc kepada ANTARA di Bogor, Sabtu (17/4).
Pernyataan Mensos itu disampaikan saat menyerahkan bantunan keserasian sosial untuk 12 desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, senilai Rp1,2 miliar. Bantuan itu diterima Bupati Kunginan Hamid Suganda saat kunjungan kerja ke Desa Cibeureum, Kecamatan Cilimut pada Jumat (16/4) petang.
Selain itu diserahkan pula dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 90 desa senilai Rp6,359 mliar, jaminan sosial (Jamsos) untuk penyandang cacat berat bagi 46 orang sebesar Rp165 juta.
Mensos berharap program-program pro-rakyat yang dugulirkan pemerintah pusat dan daerah dapat membentuk ketahanan sosial di tingkat desa dan keluarga, yang selanjutnya menjadi penopang ketahanan sosial di tingkat lebih atas hingga ke nasional.
Pada kesempatan itu, Mensos juga menyatakan keprihatinannya karena masih adanya konflik di beberapa daerah seperti Tual, Maluku atau Tanjung Priok, Jakarta. "Di samping masalah miskomunikasi, konflik terjadi karena pergeseran pranata sosial di tengah modernisasi," katanya.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota dari bagian timur Indonesia Mensos menegaskan bahwa kesuksesan pembangunan ekonomi ditentukan dengan indikator terselesaikannya masalah sosial. "Di antara masalah sosial yang mesti terselesaikan itu adalah turunnya angka kemiskinan dan pengangguran," katanya.
Menurut Mensos, dengan indikator dimaksud, maka pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pembangunan sosial, sehingga sinkronisasi pembangunan yang diharapkan dapat terwujud.
Ia mengemukakan bahwa program-program Kemensos adalah investasi jangka panjang, dan bukan hanya menghabiskan anggaran negara dan daerah. "Karena itu, dukungan DPRD mengawal program kesejahteraan sosial menjadi sangat penting," katanya.
Menurut dia, anggaran Kemensos untuk tahun 2010 sebesar Rp3,7 triliun. "Dan sebanyak Rp1,3 triliun merupakan anggaran program keluarga harapan (PKH) untuk 816.000 rumah tangga miskin (RTM)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika