Ahad 24 Aug 2014 16:09 WIB

Pengamat: Jokowi Diharapkan Tetap Dekat dengan Rakyat

Red: Erik Purnama Putra
Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo, dan Jusuf Kalla menggelar konferensi pers di rumah Dinas Gubernur, Jakarta, Kamis (21/8). Jokowi mengapresiasi keputusan MK yang menolak gugatan Prabowo Hatta.
Foto: Yasin Habibi/Republika
Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo, dan Jusuf Kalla menggelar konferensi pers di rumah Dinas Gubernur, Jakarta, Kamis (21/8). Jokowi mengapresiasi keputusan MK yang menolak gugatan Prabowo Hatta.

REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Pengamat dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Banten Raya Hendriyana, mengharapkan calon presiden terpilih Joko Widodo tetap dekat dengan rakyat setelah dilantik menjadi presiden.

"Menurut saya, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla mendapat dukungan dari masyarakat, di antaranya karena sikap Jokowi yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat," katanya ketika dikonfirmasi di Pandeglang, Ahad (24/8).

Rakyat Indonesia, kata dia, sering melihat Gubernur DKI Jakarta Jokowi selalu berinteraksi dengan masyarakat, dan sikapnya ini mengundang simpatik.

"Media sering menanyangkan tindakan Jokowi yang mengunjung korban banjir, mendatangi pasar tradisional dan pemukiman kumuh, dan dalam setiap kunjungannya berinteraksi secara akrab dengan masyarakat," katanya.

Terkait aturan protokoler yang harus dipatuhi presiden, menurut dia, hal tersebut bisa disiasati, apalagi sebagai presiden Jokowi mempunyai kewenangan. "Bisa saja, yang penting ada kemauan dari Jokowi-nya untuk dekat dengan rakyat. Walaupun mungkin tidak sebebas ketika sebagai Gubernur DKI Jakarta," katanya.

Menurut dia, jika Jokowi tidak dekat dengan rakyat, akan mengecewakan puluhan juta masyarakat yang memilihnya. Hendriyana menyatakan, banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh Jokowi jika selalu dekat dengan masyarakat dan tetap mau mengunjungi rakyat seperti ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Jokowi akan mendengar langsung dari masyarakat apa yang terjadi, dan maunya bagaimana rakyat, sehingga ketika membuat kebijakan tepat karena sesuai kondisi riil di lapangan," katanya. Berbeda kalau hanya berdasarkan laporan dari bawahannya, yang bisa saja, karena berbagai pertimbangan, tidak utuh yang disampaikan pada presiden.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement