REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah sudah sepakat akan memberikan sejumlah bantuan kepada Pakistan. Salah satunya ialah pemberian bantuan kemanusiaan sebesar 500 ribu dolar AS atau setara sekitar Rp 7,1 miliar.
Selain bantuan hibah secara tunai, pemerintah juga akan memberikan bantuan melalui pengiriman personel berupa Emergency Medical Team (EMT) yang terdiri dari tenaga gabungan (joint forces) BNPB, BASARNAS, TNI, POLRI, dan NGO. Dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk terdampak terutama kelompok rentan.
“Tentu ini tidak lepas dari posisi presiden sebagai Presiden G20 dan kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemerintah Pakistan. Karena itu, dengan kondisi yang ada, bantuan ini harus dilakukan dengan segera,” ungkap Muhadjir dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9/2022).
Adapun pembentukan tim bantuan penanganan banjir bandang di Pakistan dan tim persiapan pendanaan melalui Dana Siap Pakai (DSP) akan di koordinasikan oleh BNPB. Kemudian tim bantuan kesehatan, baik tenaga medis, alat kesehatan, obat-obatan, dan lainnya oleh Kemenkes, tim transportasi, keamanan dan personil oleh TNI, dan pendukung lainnya.
“Saya mohon Kepala BNPB yang bertindak sebagai ketua yang didampingi Kemenkes dan Kemenko PMK agar segera merencanakan program dan anggaran untuk pengiriman tim medis dan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Menko PMK.
Sebelumnya Pemerintah Pakistan telah mengumumkan keadaan darurat dan mengerahkan militer untuk menangani apa yang disebut sebagai “Bencana Skala Epik”. Hal itu dikarenakan hujan lebat dan curah hujan tinggi yang melanda Pakistan sejak Juni lalu telah menyebabkan sepertiga wilayah pakistan terndam banjir.
Beberapa provinsi yang terdampak parah diantaranya Provinsi Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa. Tercatat, sebanyak 1.136 jiwa meninggal dunia, 1.575 jiwa korban luka, 364.000 jiwa mengungsi, dan 33 juta jiwa terdampak.
“WNI di sana (Pakistan), alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban. Sementara ini kita fokuskan langkah kita untuk mitigasi, nanti pada tahap berikutnya akan kita coba rehabilitasi dan rekonstruksi,” tutur Menko PMK.
Menko menambahkan, tim bantuan penanganan banjir bandang di Pakistan yang telah dibentuk perlu melakukan survei pendahuluan. “Tidak cukup saya kira mendapatkan data dari meja tapi perlu ada tim yang mengecek di lapangan,” jelasnya.
