REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  menunjukkan putaran dana partai politik dalam kurun 2007 hingga 2010 mencapai Rp 300 triliun. Ada dugaan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan proyek negara lainnya  disalahgunakan untuk mendanai operasional partai politik.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau mengindikasikan ada dugaan penyelewengan dana bansos itu diselewengkan untuk kegiatan partai politik. KPK masih menunggu hasil audit itu dari BPK.

"Ya kita tunggu laporan hasil audit BPK. Nanti kalau sudah kita terima pasti kita pelajari dan kalau ada indikasi korupsinya pasti akan kita usut," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat dihubungi Republika, Selasa (29/11).

Haryono mengatakan, meskipun mencurigakan, namun hasil audit BPK itu masih bersifat umum. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar BPK segera melaporkan hasil audit itu untuk dipelajari lebih dalam oleh KPK.

Sebelumnya diberitakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan putaran dana partai politik dalam kurun 2007 hingga 2010 mencapai Rp 300 triliun.

"Sebagian besar didesain dari proyek anggaran negara," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil, dalam Seminar Akuntabilitas Dana Politik di Hotel Shangrila Jakarta, Senin, (28/11). 

Badan Pemeriksa Keuangan pernah menemukan beberapa provinsi dan kabupaten yang mengucurkan anggaran belanja daerah untuk dana partai politik. Rizal mengungkapkan, alokasi dana dirancang dalam bentuk mata anggaran hibah dan bantuan sosial.

Rizal mengatakan, fenomena ini terjadi karena negara tidak tepat memberikan anggaran untuk partai politik. Selama 2010, negara hanya mensubsidi semua partai politik yang memiliki wakil di parlemen sebesar Rp 9,1 miliar. Anggaran negara untuk partai politik hanya senilai Rp 108 rupiah per suara. "Ini irasional," ujarnya.