REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR terus bergulir. Bahkan, beberapa pihak saling lempar tanggung jawab terkait pengalokasian anggaran senilai Rp 20,3 miliar untuk ruang rapat seluas meter persegi.

Anggota Banggar dari Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika mengaku tidak tahu mengenai rencana pembangunan ruang rapat tersebut. "Kami hanya minta penambahan kursi. Itu yang sempat dibahas di rapat. Tapi jadinya malah renovasi seperti sekarang. Kami terlalu sering menjadi objek mereka yang mengambil proyek," katanya, Jumat (20/1).

Selama ini, tambahnya, kursi yang ada di ruang Banggar tidak mencukupi. Kursi yang disediakan hanya ada 50 buah. Sementara jumlah anggota banggar 85 orang. "Selama ini duduknya sampai ke tempat untuk pemerintah, karena tidak mencukupi."

Menurutnya, kejadian ini sama dengan program pengamanan di rumah jabatan anggota (RJA). Waktu itu, jalan keluar yang disampaikan, ada pelatihan untuk pengamanan dalam (pamdal). Namun, jadinya berupa program pengadaan CCTV. "Kita jadi objek. Jadinya, anggota menjadi objek proyek-proyek Setjen DPR dan oknum-oknum di dalamnya. Yang menanggung malu anggota DPR."

Ikuti Whatsapp Channel Republika