REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Papua Nugini didesak Indonesia untuk segera memulangkan buron cassie Bank Bali, Joko S Tjandra. Perwakilan Pemerintah Indonesia di sana sudah diminta terus mendesak Pemerintah Papua Nugini yang baru agar segera mengekstradisi buron itu. "Kita minta supaya menindaklanjuti surat permohonan ekstradisi Joko Tjandra dengan segera," jelas Wakil Jaksa Agung, Darmono, di Jakarta, Jumat (14/9).
Yang diperlukan, jelasnya, adalah jawaban pemerintah di sana terkait surat tersebut. Setelah ada jawaban, Pemerintah Indonesia nantinya akan ada langkah-langkah yang akan dibicarakan terkait ekstradisi buron cassie Bank Bali itu. Darmono mengatakan saat ini Papua Nugini sedang memasuki pemerintahan baru pascapemilu. "Jadi butuh waktu," imbuhnya.
Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan ada tiga alternatif yang dapat digunakan untuk memulangkan Joko Tjandra, buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Papua Niugini (PNG). "Pertama, lobi ke pemerintah Papua Niugini dan bila perlu ditekan dengan ketergantungan PNG terhadap Indonesia," ujarnya
Upaya kedua, menurutnya adalah dengan memonitor pergerakan Joko Tjandra ketika sedang keluar dari wilayah PNG. Pemerintah Indonesia bisa meminta ekstradisi dari negara yang disinggahi tersebut. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia ini pun memberikan alternatif terakhir yakni dengan menculik Joko dari Papua Nugini.