REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH--Guna membantu pengawasan tata kelola keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kerjasama yang berbentuk nota kesepahaman ini ditandangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Kepala BPKP, Mardiasmo.

Jokowi mengatakan besaran anggaran DKI Jakarta cukup jauh bila dibandingkan Solo. Selama ia memimpin di Solo, anggaran APBD nya hanya mencapai Rp 3,5 triliun.  Sementara di Jakarta APBD selama lima tahun saja sudah berkisar Rp 150 triliun.

"Ini jumlahnya besar sekali. Untuk itu saya juga membutuhkan pendampingan dan pengawasan," ujarnya jarnya di gedung BPKP, Jalan Pramuka, Selasa (30/10). "Masa saya tiap hari melototin anggaran, kapan ke kali nya," imbuhnya.

Jokowi berharap dengan adanya kerjasama ini, penggunanaan APBD bisa sesuai sasaran. Seperti pembangunan monorel atau mass rapid transit (MRT) yang rencana harga tiketnya tidak akan memberatkan warga Jakarta.

"Karena kalau tidak tepat sasaran masyarakat sendiri yang akan rugi. Saya tidak maulah keliru dalam mengambil keputusan. Pokoknya saya bagian rekomendasi, kalau ada rekomendasi ya dilanjuti,"ungkapnya.

Program Jokowi mulai dari penataan kampung kumuh, pembangunan monorel dan MRT sudah dalam tahap kajian. Sedangkan untuk kartu sehat dan kartu pintar tinggal menunggu peluncurannya pada 10 November 2012.

"Tujuan APBD sendiri adalah dana pelayanan masyarakat. Jadi semua harus cepat dilakukan, kalau bisa dua atau tiga tahun sudah ada perbaikan di Jakarta ini,"katanya.

Sementara itu Kepala BPKP Mardiasmo, menyatakan bahwa diharapkan kerjasama ini bisa membantu Pemprov DKI Jakarta dalam perencanaan program-program Jokowi kedepan. "Semoga pembangunan juga lancar dalam lima tahun ke depan. Kita juga pasti memberikan solusi bila ada program-program Jokowi yang terhambat,"paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika