REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Pemerintah belum bisa memutuskan nasib sektor migas, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Tetapi pemerintah mengaku sedang menyiapkan mekanisme tertentu yang lebih jitu dibandingkan harus menaikan harga BBM bersubsidi. 

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung mengatakan telah merekomendasikan beberapa hal kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan para menteri bidang ekonomi saat rapat terbatas di Nusa Dua, Kamis (28/3). Ia menyarankan mekanisme tertentu agar pengendalian subsidi BBM bisa dilakukan. "Tidak berupa kenaikan harga BBM, tapi adalah mekanisme tertentu," katanya, Kamis (28/3). 

Meski pun belum membocorkan mekanisme yang dimaksud, namun ia yakin mekanisme yang ditawarkan itu bisa mengurangi subsidi BBM dengan signifikan. Ia menjelaskan konsumsi bbm di tanah air terus meningkat seiring dengan jumlah pemakai kendaraan bermotor.

Namun subsidi pemerintah untuk BBM sudah jauh melampaui investasi di bidang permodalan mau pun belanja sosial. Belum lagi dana subsidi BBM itu lebih banyak dinikmati oleh golongan menegah ke atas. Meski begitu, KEN hanya bisa merekomendasikan kebijakan mengenai BBM. Sebab, pemerintah nantinya yang akan memutuskan. 

Rencananya, pemerintah masih akan melakukan rapat pekan depan. "Hasilnya masih akan dirumuskan lagi dengan menteri perekonomian, menteri keuangan, menteri ESDM pekan depan. Dari situ semoga diharapkan bisa segera ada keputusan mengenai subsidi BBM," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika