REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, rencana penutupan lokalisasi dolly akan dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan tahun depan.
Dia menegaskan bahwa proses penutupan lokalisasi terus berjalan meski tanpa persetujuan warga. Pasalnya, berdasar praturan daerah (Perda) 7/1999 secara jelas menyebutkan bahwa kawasan tersebut berfungsi sebagai rumah tinggal, bukan tempat prostitusi.
“Dengan landasan perda tersebut pemkot berhak mengambil tindakan untuk kebaikan kota. Sehingga untuk penutupan lokalisasi itu tidak diperlukan persetujuan apa pun,” ucapnya, Senin (2/12).
Jadi, dia menambahkan, menutup kawasan prostitusi sejatinya bukan perkara sulit. Namun, yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemkot Surabaya yakni pengkondisian pascapenutupan.
"Kami harus menyiapkan tindakan pasca penutupan. Pengkondisian itu yang jauh lebih berat karena sangat menentukan keberlanjutan kawasan tersebut,” ujarnya.
Dia menggambarkan, untuk kawasan eks lokalisasi Sememi dan Klakahrejo, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk membangun pasar, sentra pedagang kaki lima (PKL), dan sejumlah sarana fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, warga penghuni eks lokalisasi mendapat peluang kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika