REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemantau pemilu dan pemerintahan, Kemitraan, menyatakan praktik politik uang pada Pemilu 2014 lebih masif, vulgar dan brutal dibanding pemilu periode 2009.

Politik transaksional tidak hanya terjadi antara peserta pemilu dengan pemilih, tetapi juga antara peserta dengan penyelenggara pemilu.

"Kami banyak mendengar dan menerima laporan, politi uang pada pemilu kali ini sangat masif, vulgar dan brutal bahkan ada yangmengatakan paling brutal dan vulgar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya," kata Penasehat Pemantau Kemitraan Wahidah Suaib di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (21/4).

Hasil pemantauan di lapangan, menurut Waidah, politik transksional melibatkan partai, caleg, saksi partai, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan panitia pemungutan suara (PPS). Mereka melakukan praktik haram itu untuk memenangkan caleg atau partai tertentu.