REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemantau pemilu dan pemerintahan, Kemitraan, menyatakan praktik politik uang pada Pemilu 2014 lebih masif, vulgar dan brutal dibanding pemilu periode 2009.
Politik transaksional tidak hanya terjadi antara peserta pemilu dengan pemilih, tetapi juga antara peserta dengan penyelenggara pemilu.
"Kami banyak mendengar dan menerima laporan, politi uang pada pemilu kali ini sangat masif, vulgar dan brutal bahkan ada yangmengatakan paling brutal dan vulgar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya," kata Penasehat Pemantau Kemitraan Wahidah Suaib di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (21/4).
Hasil pemantauan di lapangan, menurut Waidah, politik transksional melibatkan partai, caleg, saksi partai, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan panitia pemungutan suara (PPS). Mereka melakukan praktik haram itu untuk memenangkan caleg atau partai tertentu.
Mantan komisioner Bawaslu itu mengatakan, dari 1.062 orang yang dipantau Kemitraan di daerah, 129 orang melaporkan terjadi pembagian uang atau barang kepada pemilih. Agar memilih partai atau caleg tertentu menjelang hari pemungutan suara, 9 April 2014.
"Di Maluku 31 orang pelapor, di Papua 19 orang pelapor, di Jawa Tengah 56 orang pelapor, Sumatera Utara 19 orang pelapor, dan Nusa Tenggara Barat 4 orang pelapor," ujarnya.
Kemitraan juga menemukan indikasi pembagian uang atau iming-iming uang atau barang ke KPPS dilaporkan oleh 49 orang pemantau Kemitraan. Menurut Wahidah, kasus itu terjadi di Maluku (17 orang pelapor), Papua (12 orang pelapor), Jawa Tengah (14 orang pelapor), Sumatera Utara (3 orang pelapor), NTB (3 orang pelapor).
"Sedangkan pada hari-H pemungutan suara, terdapat 64 orang pemantau kami yang melapor bahwa melihat sendiri praktik politik uang," katanya.
Wahidah mengatakan, politik transaksional jelas melanggar azas independensi dan profesionalisme yang harusnya dimiliki penyelenggara. Politik uang sangat memprihatinkan karena dilakukan secara terang-terangan dan parahnya sebagai suatu yang lazim.
"Tak sedikit pemilih dan caleg geram, mengeluh, akan praktik politik yang. Sayang, sedikit yang peduli dan berani terbuka melapor ke pengawas," ungkap Wahidah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika