REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sedikitnya 1.400 pekerja seks komersial (PSK) lokalisasi Dolly dan Jarak di Kota Surabaya, menulis surat penolakan penutupan tempat kerja mereka. Surat itu ditujukan kepada presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (5/6).

Seorang PSK Dolly sekaligus orator aksi tulis surat, Susi mengatakan, keberadaannya dan teman-temannya di Dolly bukan untuk bersenang-senang melainkan bekerja menjadi PSK untuk menafkahi diri sendiri, anak, dan keluarganya. Untuk itu, ketika mendengar rencana penutupan Dolly pada 18 Juni 2014, pihaknya menuding bahwa pemerintah menindas PSK.

Padahal anak dan keluarganya menanti uang kiriman dari para PSK. Karena tidak ingin sumber penghasilannya terhenti, ia dan teman-temannya menulis surat serentak untuk SBY.  “Ayo curahkan uneg-uneg kalian supaya Dolly tidak ditutup. Curahkan emosi kalian dalam tulisan, kalaupun tidak bisa, kalian bisa menggambar,” ujarnya saat aksi tulis surat di Dolly, Kamis.

Sementara itu, Ketua Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Suyitno mengatakan, sebenarnya para PSK berencana akan ke Jakarta untuk bertemu pemimpin negara daan menyampaikan uneg-uneg. Para PSK, kata dia, ingin menyampaikan langsung ke SBY selaku pemimpin negara supaya tidak menutup tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu.

Para PSK Dolly, kata dia, hanyalah rakyat kecil yang ingin menghidupi anak dan keluarganya. Tetapi kalau ribuan PSK ke Jakarta maka berapa biaya yang harus disiapkan tidak sedikit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika