REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), M Machmud mencurigai aksi tulis surat yang dilakukan pekerja seks komersial (PSK) lokalisasi prostitusi Dolly dan Jarak untuk Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak murni ditulis para PSK. Melainkan oknum yang sengaja mengerahkan wanita tuna susila itu.

Machmud awalnya menilai, aksi tersebut adalah hal yang wajar karena sebagai bentuk kegelisahan menjelang penutupan Dolly pada 18 Juni 2014. Tetapi ia kemudian merasa janggal ketika  melihat kop surat tersebut ternyata semuanya sama.

Pihaknya curiga, ada pihak-pihak yang menyuruh dan ada yang membuatkan isi surat tersebut. ‘’Mana mungkin PSK nya bisa menulis sekreatif itu kalau tidak ada yang mengarahkan,’’ ujarnya saat ditemui Republika di Balai Kota Surabaya, Jumat (6/6)

Namun bagaimanapun,pihaknya tidak risau jika surat tersebut benar-benar dikirimkan ke presiden. Ia bahkan sempat berkelakar kalau dilaporkan ke malaikat juga tidak masalah. Namun, kata dia, DPRD Surabaya tetap mendukung penuh  keputusan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menutup salah satu kompleks pelacuran yang terbesar di Asia Tenggara itu. 

Machmud menegaskan bahwa Dolly merupakan tempat ilegal karena melanggar peraturan daerah (perda) nomor 7 tahun 1999. Untuk itu, DPRD Surabaya menegaskan kalau Dolly harus ditutup permanen. Pihaknya bahkan sudah memberikan masukan ke Risma agar bekas lokalisasi Dolly nantinya dijadikan pusat bisnis, sentra pedagang kaki lima (PKL), pertokoan  atau tempat apa saja yang bisa menambah pendapatan warga setempat.

Pihaknya juga mengusulkan supaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membeli 52 wisma prostitusi Dolly dan kemudian dialih fungsikan menjadi masjid, lembaga sosial atau tempat lain yang positif sifatnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika