REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga bahan bakar minyak bersubsidi dianggap ideal pada level Rp9.000 per liter. Dengan harga tersebut, subsidi bbm bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus menaikkan harga BBM bersubsidi, terlebih program infrastruktur mereka sangat ambisius. Total kenaikannya ideal pada 30 persen hingga 40 persen dari harga sekarang," ujar Ekonom Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan, Rabu (23/7).

Fauzi mengatakan, saat ini Indonesia memproduksi sekitar 800 ribu barel minyak mentah per hari dengan kebutuhan konsumsi mencapai 1,5 juta barel per hari, sehingga pemerintah perlu mengimpor BBM sebesar 700 ribu barel per hari.

Pemerintah harus membayar harga minyak internasional untuk mengimpor 700 ribu barel per hari dengan harga sekitar Rp11.500 per liter dan di jual sebesar Rp6.500 per liter kepada masyarakat Indonesia.

Jadi, lanjutnya, terdapat selisih antara harga internasional dan harga domestik sebesar 45 persen, yang selama ini disubsidi pemerintah dari penerbitan surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN).

"Tentunya, dengan selisih 45 persen ini susah bagi pemerintah manapun untuk menutupnya di saat bersamaan. Jadi, mungkin idealnya adalah total kenaikan 30 persen hingga 40 persen atau subsidi yang ditanggung pemerintah ditetapkan Rp2.500 per liter. Jadi harga idealnya Rp9.000 per liter," kata Fauzi.

Dalam menaikkan harga BBM, kata Fauzi, ada baiknya dilakukan melalui dua tahap, yakni kenaikan 20 persen pertama pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan 20 persen berikutnya dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi.

"Terdapat wacana demikian, agar tidak terlalu berat saat menaikkan harganya pada pemerintahan Jokowi. Indonesia perlu belajar dari negara lain, sepeti India dan Vietnam yang memangkas subsidi BBMnya," kata Fauzi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika