REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik Fachri Ali menegaskan munculnya perubahan undang-undang MD3 yang diputuskan pasca diketahuinya hasil pemilihan legislatif jelas merupakan kudeta politik yang dilakukan oleh para elit.

"Soal MD3 ini, saya katakan, jelas kudeta politik elit. Karena jelas rakyat yang memilih elit-elit politik dengan harapan menyuarakan kepentingan rakyat," kata pakar politik Fachri Ali dalam diskusi di MPR Senayan Jakarta, Senin.

Lebih lanjut Fachri menjelaskan dalam perubahan UU MD3 yang baru, pertanyaannya apakah dalam (MD3) itu untuk kepentingan elit-elit politik yang menggenggam kekuasaan atas pemberian rakyat itu atau kepentingan rakyat.

Menurut Fachri MD3 itu khususnya soal pemilihan pimpinan dewan, jelas hanya untuk kepentingan elit-elit politik.

Fachri menegaskan masyarakat memilih dengan harapan akan bisa menyuarakan kepentingan mereka. Namun, tambahnya, ternyata telah dibelokkan atau dikudeta oleh para elit.

"Mohon dicatat, supaya anggota DPR belajar etik (soal etik) kekuasaan. Apa yang seharusnya mereka lakukan," kata Fachri.

Menurut Fachri, anggota DPR wajib belajar etika kekuasaan, jika tidak maka mereka akan mengambil keputusan subyektif dan hanya untuk kepentingan kelompok bukan kepentingan bangsa atau rakyat.

Pengesahan UU MD3 dilakukan han sehari sebelum pelaksanaan pilpres dan diwarnai oleh aksi keluar dari parpol pendukung capres Jokowi-JK. Persoalan utama yang menjadi perdebatan adalah perubahan soal penentuan posisi pimpinan dewan dan alat kelengkapannya.

Dalam UU MD3 sebelumnya pimpinan dewan otomatis dipegang oleh parpol pemenang pemilu dan dibagi secara proporsional. Sementara dalam UU MD3 yang baru pimpinan dewan dan alat kelengkapan dipilih langsung oleh anggota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika