REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengamat politik Universitas Diponegoro, Semarang, Teguh Yuwono menilai ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri harus mau turun tangan. Hal itu untuk memudahkan jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Terutama di enam bulan pertama.

"Kalau mau komunikasi politik dengan Demokrat berjalan, ya, Bu Mega harus mau menemui Pak SBY. Jika Bu Mega tidak mau 'turun tangan', ya, Jokowi-JK akan menghadapi tantangan berat," katanya, Sabtu (4/10).

Ia mengatakan dalam enam bulan pertama masa pemerintahan Jokowi-JK akan sangat berat. Sebab, dominasi Koalisi Merah Putih dinilai cukup solid dan bisa mengganjal di kemudian hari.

Terlebih lagi tantangan memperjuangkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dibahas DPR bukan perkara mudah.

Diyakininya, persoalan UU Pilkada baru pemanasan bagi Jokowi-JK. Karena itu, perjuangan meloloskan Perppu Pilkada tidak bisa berjalan sukses jika PDI Perjuangan dengan koalisi Indonesia Hebat masih berjuang sendiri.

Dalam menjalin komunikasi politik dengan parpol-parpol lain di luar KIH, kata dia, memang dibutuhkan kekuatan ekstra, yakni kesediaan Megawati untuk turun langsung melakukan lobi-lobi politik.

Karena itu, untuk menghindari terhambatnya pemerintahan, maka komunikasi politik dengan partai politik lain harus dilakukan. Untuk saat ini, Partai Demokrat adalah pintu masuk untuk memuluskan jalannya pemerintahan. Apalagi sikap SBY sudah sangat jelas hanya ingin bertemu Megawati. Diluar itu, pasti ditolaknya.

"Peluang besar untuk menjalin komunikasi politik ya dengan Demokrat. Bu Mega harus mau bertemu langsung dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata pengajar FISIP Undip tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika