REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah memang tengah merencanakan kenaikan gaji pokok bagi gubernur, bupati dan walikota. Namun, kenaikan gaji tersebut berdasarkan kinerja masing-masing kepala daerah.

"Ada usulan berdasarkan kinerja. Kami serahkan dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (5/12).

Jika disepakati, menurutnya kebijakan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Hak Protokoler dan Hak Keuangan Kepala Daerah. Meski begitu, pemerintah menurutnya tidak akan memaksakan jika kenaikan gaji tersebut belum bisa segera direalisasikan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan, saat ini gaji pokok gubernur sebesar Rp 3 juta per bulan. Sementara bupati/walikota Rp 2,1 juta setiap bulan.

Padahal, beban kerja dan tanggung jawab yang diemban kepala daerah menurutnya sangat besar. Memang, Reydonnyzar melanjutkan, kepala daerah mendapatkan tunjangan dari insentif pemungutan. Namun, besar gaji pokok dinilai tetap harus seimbang dan rasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika