REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyiratkan tindakan Partai Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) sebagai tindakan yang tak beretika karena menyalahi kesepakatan.

Meski Golkar menolak Perppu Pilkada, ia optimistis banyak partai yang akan ikut mendukung Perppu yang dikeluarkan oleh mantan presiden SBY itu. Partai dan fraksi lain ini diyakini Ibas akan mengedepankan etika dan tidak berkhianat pada kesepakatan yang sudah disepakati bersama. 

"Politik itu dinamis namun politik itu juga harus disertai dengan etika," kata Ibas di Jakarta seakan 'menyindir' Golkar, Kamis (4/12).

Anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini juga menegaskan Perppu Pilkada yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah melalui pertimbangan yang matang.

Hal ini dilakukan karena pada awalnya Demokrat dan yang lain sepakat untuk menjadikan Indonesia lebih sejahtera dan demokratis sesuai harapan rakyat. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat juga diyakini akan bertanggung jawab penuh untuk memajukan serta menyejahterakan rakyat.

Ia menjelaskan secara perinci 10 syarat perbaikan Pilkada Langsung yang sejak awal disyaratkan Partai Demokrat merupakan pilihan yang terbaik untuk mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia semakin mapan. Ibas meyakini perbaikan ini akan memberi solusi terhadap beberapa ekses yang akan terjadi, menuju pematangan demokrasi di Indonesia.

"Sejak awal Partai Demokrat konsisten mendukung Pilkada Langsung dengan perbaikan," ujar Ibas kembali menegaskan.

Info seputar sepak bola silakan klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika