REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa 'berkicau' tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hatta meminta Koalisi Merah Putih menjaga komitmen dengan Partai Demokrat untuk mendukung Perppu Pilkada.
Hatta yang tengah berada di Makkah menjelaskan latar belakang kesepakatan partai-partai politik yang tergabung dalam KMP dengan Partai Demokrat terkait Perppu Pilkada Langsung. Ia mengatakan semua Parpol yang tergabung dalam KMP telah menandatangani kesepakatan dengan Partai Demokrat.
"Hal ini agar tidak menjadi polemik yg kontraproduktif, yg dapat mengganggu keutuhan KMP, sehingga perlu kita sikapi secara proporsional. Beberapa poin pertemuan antara KMP dgn PD, pertama, semua parpol yg tergabung dalam KMP telah menandatangani kesepakatan dengan PD yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen," tulisnya.
Hatta berprinsip bahwa sebuah perjanjian haruslah dihormati dan dilaksanakan, karena hal itu menjadi ukuran integritas. Ia pun yakin saat menandatangani kesepakatan, semua perwakilan Parpol KMP telah memikirkan secara matang.
"Saya berprinsip bahwa sebuah perjanjian haruslah kita hormati dan kita laksanakan, karena itulah ukuran integritas kita. Kedua, saya berpandangan bhw penandatanganan kesepakatan tsb tidak mungkin tdk difikirkan scr matang oleh masing-masing partai politik," tulisnya
Hatta menilai semua Parpol ingin memperbaiki pelaksanaan Pilkada di Indonesia baik dengan mekanisme pemilihan langsung atau melalui DPRD. Khususnya menghilangkan pratik money politik yang bisa menimbulkan dampak sosial yang buruk.
Hatta mengatakan demokrasi Indonesia memungkinkan pelaksanaan Pilkada melalui DPRD atau langsung. Namun ia tidak mau memperdebatkan substansi mana yang lebih baik diantara pemilihan secara langsung atau melalui DPR.
Mantan Cawapres ini melanjutkan, ia lebih ingin mengingatkan agar Parpol yang tergabung dalam KMP bisa menghormati kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan Partai Demokrat.
"Memang terkadang banyak godaan yang dialami seorang pemimpin untuk mengubah sikap atas kesepakatan yang sudah dibuat. Akan tetapi, bagi saya, justru di sinilah ujian kita, apakah kita dapat menghormati sebuah komitmen." tulisnya.
"Saya yakin bahwa KMP akan dapat menjaga kekompakannya, walaupun ada potensi perbedaan pandangan dalam mengambil keputusan mengenai Perppu Pilkada di paripurna DPR nanti." sambungnya.
"Apabila itu terjadi, bukan berarti telah terjadi perpecahan di dalam tubuh KMP. Apalagi bila ada yang berspekulasi akan ada partai dari KMP yang akan pindah ke KIH. Marilah kt berlomba-lomba berbuat kebaikan bagi bangsa ini, dan marilah kita selalu menjaga kesepakatan dan komitmen yg telah kita buat." tulisnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika