REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan apresiasi terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2014 mengenai peninjauan kembali (PK), yang hanya diperbolehkan satu kali. Menurut Prasetyo, Sema tersebut diharapkan dapat memecah kebuntuan mengenai pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana.
"Kita inginkan supaya Sema itu memberikan jalan keluar bagi kebuntuan kita selama ini untuk pelaksanaan pidana mati, perkara-perkara narkotika dan lain-lainnya. Ini langkah maju, karena Mahkamah Agung sudah menyatakan bahwa pengajuan PK hanya diberikan satu kali," ujar Prasetyo di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (5/1).
Menurut Prasetyo, melalui Sema, pengajuan PK pada kedua kalinya akan lebih mempertimbangkan novum (bukti baru). Sehingga bila novum yang tidak cukup memberatkan, dapat segera ditolak oleh Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian, MA tidak perlu menindaklanjuti pengajuan PK untuk kedua kalinya.
Namun, sambung Prasetyo, Sema tersebut tidak menggugurkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mengajukan PK lebih dari satu kali.
"Pengadilan Negeri akan memeriksa lagi novumnya, kalau ada ya diteruskan, kalau tidak ya langsung ditolak pada saat itu. Sehingga, dia (terpidana), tak bisa ajukan PK lagi. Nah, saat itu kita bisa mulai mempersiapkan pelaksaan putusannya," ujar mantan politikus Partai NasDem tersebut.
Sebelumnya diberitakan, MA mengeluarkan Sema nomor 7 tahun 2014 tentang PK hanya satu kali. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, Sema yang ditandatangani Ketua MA Hatta Ali tersebut otomatis membuat putusan MK yang mengabulkan mengabulkan uji materi pasal 268 ayat 3 KUHAP tidak bisa dilaksanakan.
Prasetyo menambahkan, saat ini pihak Kejaksaan Agung masih menunggu terpenuhinya aspek hukum para terpidana. Nantinya, bila aspek hukum sudah terpenuhi, maka akan dilanjutkan untuk pemenuhan aspek teknis. "Pemenuhan aspek teknis lebih cepat dari pemenuhan aspek hukum," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika