REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya mengurai sumbatan investasi sektor baja untuk menekan angka impor baja yang dinilai masih cukup tinggi. BKPM akan melakukan pegecekan dan fasilitasi rencana investasi yang masuk dalam pipeline dan bersinergi dengan kalangan investor baja.
Kepala BKPM Franky Sibarani, mengatakan menurut data OECD tahun 2013, dari total kebutuhan baja 12,69 juta ton pada 2013, sebanyak 8,19 juta ton di antaranya berasal dari impor. Nilai impor baja tersebut mencapai 14,9 miliar dolar AS.
“Selama ini masih banyak rencana investasi yang terhambat (pipeline project),” kata Franky dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (13/1).
Menurut data BKPM, proyek penanam modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal asing (PMA) pada bahan dasar dan bahan baku baja yang telah memperoleh izin prinsip (pipeline project) nilainya cukup besar. Pada periode 2010-2014 nilai investasi PMDN mencapai Rp 59,8 triliun, sedangkan PMA sebesar 15,2 miliar dolar AS.
Sementara, total realisasi investasi terdiri atas PMDN sebesar Rp 17,2 triliun atau 26 persen, dan PMA mencapai 4,8 miliar dolar AS atau 74 persen. “Selama ini, isu yang dikeluhkan para pelaku usaha yakni kenaikan tarif listrik dan pengarusutamaan penggunaan produk baja dalam negeri,” ujar Franky.
BKPM juga mencatat realisasi investasi sector baja selama 2010 sampai kuartal III 2014 telah menyerap tenaga kerja 148.851 ribu orang. Sebanyak 58 persen di antaranya diserap oleh PMA. Sementara, dari sisi lokasi investasi sebanyak 96 persen proyek masih terpusat di Jawa baik PMDN maupun PMA, sedangkan 4 persen di luar Jawa.
Lima Negara yang menjadi investor terbesar untuk sector industry baja di Indonesia yakni Korea Selatan, Jepang, Kepualuan Britania Raya, China, dan Singapura.
