REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil menilai ada sisi positif dalam penegakan hukum selama 100 hari pemerintahan Jokowi-JK, namun masih ada juga sisi negatif.
"Dilihat dari konteks penegakan hukum, walaupun memang ada nilai ketegasan atau peristiwa yang menggemparkan tapi ada juga negatifnya," ujarnya kepada ROL, Selasa (27/1).
Beberapa peristiwa yang menurutnya cukup menggemparkan itu seperti penenggelaman kapal-kapal ilegal dan atau penolakan grasi untuk pengedar Narkoba. Namun sikap tegas yang sudah dibangun pemerintahan Jokowi, kandas akibat kisruh antara Polri dan KPK.
Nasir mengatakan seharusnya Jokowi tetap memberikan sikap tegas. Ia menambahkan, meski demikian sejauh ini pemerintahan Jokowi telah memberikan sinyal atau kemauan menegakkan hukum yang lebih tegas.
"Tampaknya mulai ada sinyal atau kemauan untuk memperbaiki penegakan hukum ke depannya. 100 hari ini tentu memang harus diberi sinyal," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika