REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengomentari kritikan yang dilontarkan sejumlah pihak terkait sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam menyelesaikan kisruh antara Polri dan KPK.
"Presiden Jokowi jangan terlalu cepat dilegitimasi," ujarnya di Jakarta Selatan, Sabtu (31/1) kemarin.
Terkait kisruh Polri dan KPK, ia menyarankan agar Presiden Jokowi menyelesaikan masalah ini sesuai ketatanegaraan. Terutama terkait persoalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, keputusan Presiden harus tetap berdasarkan logika konstitusi dan Undang-Undang.
"Kendati di satu sisi Presiden juga dihadapkan pada opini publik. Presiden sebaiknya bukan mengikuti saran-saran umum," katanya.
Seperti diketahui, sikap Presiden Joko Widodo banyak menuai kritikan. Salah satunya dari Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon, yang cukup aktif mengkritik kinerja pemerintahan Joko Widodo.