REPUBLIKA.CO.ID, BATANG -- Lima dari 24 orang nelayan yang ditangkap petugas Polres Batang saat aksi demo yang berakhir dengan kerusuhan, ditetapkan sebagai tersangka.
Kapolres Batang AKBP Widiatmoko menjelaskan, sebelumnya Polres Batang mengamakan 24 orang nelayan dari aksi di jalan Jendral Sudirman, Batang. Setelah diperiksa intensif selama 24 jam polisi akhirnya menetapkan lima orang diantaranya sebagai tersangka. Sayangnya ia belum mau menyebutkan identitas lima nelayan itu.
"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan ke-limanya sebagai tersangka," tegas Kapolres Batang, AKBP Widiatmoko, Rabu (4/3).
Seorang tersangka, jelasnya, dijerat dengan Undang Undang Darurat RI Nomor 2 Tahun 1951. Sedangkan empat tersangka lainnya dijerat Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan.
"Khusus tersangka yang kita jerat dengan pasal penganiayaan, ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara," katanya.
Polisi, masih jelas kapolres, menemukan sejumlah alat bukti yang digunakan para tersangka untuk melakukan tindakan yang melawan hukum. Antara lain bom molotov, senjata tajam, alat pemukul, sabuk yang diberi pemberat besi yang bisa digunakan sebagai senjata pemukul.
"Sedangkan ke-19 orang nelayan lainnya diperbolehkan pulang," ujarnya.
Seperti diketahui, aksi demo yang dilakukan para nelayan Batang untuk menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) berakhir ricuh, di pertigaan Sambong.
Ribuan nelayan melakukan aksi demo ini melakukan aksi vandalisme, dan memblokir jalur utama pantura Jawa Tengah di pusat keramaian Batang.
Beberapa nelayan bahkan mengeroyok anggota polisi yang mengamankan jalannya aksi untuk memprotes pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis tertentu ini.
Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti ini dituangkan dalam Peraturan Menteri KP N0. 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik.
Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Batang, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sempat menyambangi para nelayan di Mapolres Batang. Ganjar juga sempat melakukan pertemuan dengan Kapolres dan sejumlah pejabat di Polres Batang.
"Saya minta aparat kepolisian adil dan proporsional dalam meberikan sanksi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika