REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Demokrat-PAN, Lucky Sastrawiria mengatakan Demokrat terus mendukung Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purmama.

"Kita dukung sepenuhnya HMP, dari Partai Demokrat kami semua 10 orang soling mendukung HMP," kata Lucky, Senin (20/4).

Akan tetapi, meski Demokrat mendukung sepenuhnya HMP, Partai Amanat Nasional (PAN) yang berada dalam satu fraksi di DPRD DKI, menolak untuk mengambil HMP. "Kita dukung, di luar PAN, karena PAN walaupun satu fraksi, tapi mereka dari awal saja sudah menarik hak angket. Mereka bertindak sesuai arahan dari Ketua Umum (PAN)," papar Lucky.

Selain PAN, fraksi PDIP juga memutuskan mundur dari HMP karena mengikuti arahan dari Presiden RI, Joko Widodo. Sebelumnya PDIP mendukung hak angket, namun tak melanjutkan HMP. Lucky mengatakan, meskipun beberapa fraksi tidak ikut serta Demokrat akan tetap mendukung HMP.

"Kita tidak pedulikan partai lain, tidak  mau ikut campur lah. Ahok sudah jelas melanggar etika dan norma," kata Lucky.

Seperti diketahui hak angket dikeluarkan karena Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melakukan pelanggaran Undang-Undang. Basuki menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bukanlah hasil pembahasan bersama dengan legislatif.

Adapun DPRD telah menggelar sidang paripurna terkait hak angket pada Senin (6/4) lalu. Tim panitia angket memastikan Basuki telah jelas melanggar UU. Kemudian sebelum sidang paripurna berakhir, anggota dewan mengajukan Hak menyatakan pendapat untuk kelanjutan dari hak angket.

Ikuti Whatsapp Channel Republika