REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 masih belum menemukan kesepakatan. Sebab, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 mengalami jalan buntu alias deadlock.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan akan menggelar rapat besar dengan tiga pihak pembahas anggaran yakni Kemendagri, DPRD, dan Pemprov DKI. “Hari Senin, besok kita akan gelar rapat besar. Pukul 13.00. mungkin di ruang pola, karena ada 50 orang. Yang hadir Banggar dan saya, SKPD, TAPD, Gubernur dan Kemdagri,” kata Prasetio di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/8).
Rapat besar ini diharapkannya dapat menentukan kesepakatan APBD 2016. Hal ini menghindari kejadian seperti pembahasan APBD DKI 2015 yang berujung pada konflik antara Pemprov DKI dan DPRD DKI terulang kembali.
Ia mengatakan rapat akan membahas mengenai mekanisme dan aturan penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS. Rapat besar itu digelar untuk membahas mekanisme dan aturan yang tidak boleh dilanggar dan apa yang harus dilakukan dalam pembahasan KUA-PPAS 2016. Dengan adanya rapat tersebut, diharapkan tidak ada perselisihan lagi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.
“Jangan sampai kita adu kepala lagi. Kemdagri harus bisa jelaskan kepada kita semua,” ujarnya.
Direncanakan akan hadir sekitar 50 orang dari tiga institusi tersebut. Terdiri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), DPRD DKI serta Pemprov DKI. Dari Pemprov DKI yang akan hadir adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI. Sedangkan dari pihak DPRD DKI akan hadir Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Politikus PDI Perjuangan ini berharap pertemuan tersebut tidak berujung pada terjadinya keributan seperti yang terjadi pada tahun lalu saat Kemendagri memanggil kedua belah pihak untuk mendamaikan hubungan yang sempat memanas akibat pembahasan APBD DKI 2015.
“Mudah-mudahan nggak lah. Kita berdoa bareng-bareng. Kita mau selesaikan ini semua. Karena KUA-PPAS kemarin kan deadlock. Kita belum bisa menyelesaikannya,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika