REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani mengungkapkan pihaknya sudah mendapat lampu hijau dari Kapolri Badrodin Haiti, terkait dengan pembentuk Panitia Khusus atau Pansus Pelindo II. Meski demikian, belum ada kepastian kapan Pansus ini akan dibentuk.

Asrul mengatakan, soal Pansus ini kelanjutannya harus diputuskan di rapat badan musyawarah atau Bamus dan rapat paripurna. Selain itu, saat ini  di Komisi VI sudah berjalan panitia kerja atau Panja Pelindo II, dan di Komisi IX juga berencana membetuk Panja ketenagakerjaan Pelindo II. Oleh karena itu perlu ada kordinasi antar komisi, karena kasus Pelindo ini melibatkan banyak aspek.

''Tentu komisi III setuju karena sudah jadi rekomendasi dalam Raker Komisi III dengan Kapolri,'' katanya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (17/9).

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari DPR kapan rapat Bamus dan Paripuran untuk membahas Pansus Pelindo ini digelar. Asrul juga mengaku tidak tahu -menahu mengenai rapat-rapat tersebut.

''Wah mesti ditanya ke sekretariat pimpinan DPR tuh. Soal rapat Bamus yang atur pimpinan jadwalnya,'' ujar politikus PPP itu.

Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengungkapkan, kasus dugaan korupsi direksi PT Pelindo II ini berkaitan dengan mafia di pelabuhan. Mafia tersebut merupakan pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi di tengah situasi yang kurang menguntungkan.

Namun, Asrul mengatakan Komisi III belum menerima laporan mengenai adanya mafis yang 'bermain' di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.

''Nah kalo ada info seperti itu, seharusnya disampaikan kepada Komisi 3, agar bisa didorong penyelidikan atas dugaan-dugaan seperti itu,'' jelasnya.

Ia juga mempersilahkan, jika ada elemen masyarakat yang mempunyai informasi mengenai Pelindo ini, dengan membawa bukti awal bagi yang ingin menyampaikannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika