REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap belum mampu memperlihatkan warna politiknya. Terutama saat pembentukan Kabinet Kerja yang dinilai masih penuh dengan kompromi terhadap partai pendukung.
Namun, menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fachry Ali, seiring dengan satu tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi dianggap sudah memperlihatkan warna politiknya.
''Tadinya seperti kompromi partai saja, Jokowinya tidak kelihatan. Sekarang secara perlahan sudah terlihat,'' ujar Fachry saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (20/10).
Lebih lanjut, Fachry menyebut, salah satu contoh mulai menguatnya warna politik Jokowi adalah keberanian Jokowi dalam mengusulkan Badrodin Haiti menggantikan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Selain itu, pada reshuffle kabinet kerja jilid pertama, Agustus silam, Jokowi menggantikan unsur partai dengan non partai di pos Menko Polhukam.
Tidak hanya itu, Fachry menyebut, bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke jajaran Parpol pendukung pemerintah juga menunjukan mulai kuatnya warna politik Jokowi di peta politik nasional. "Padahal posisi Jokowi secara politik pada dasarnya lemah sekali, karena dia tidak memiliki partai politik."
Sebelumnya, bergabungnya PAN ke barisan partai pendukung pemerintah terjadi pada September silam. Bahkan, sempat ada pertemuan secara khusus antaran Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo. Menguatnya warna politik Jokowi di peta politik nasional diharapkan bisa memudahkan kinerja pemerintahan pada tahun kedua.
''Artinya dia (Jokowi) semakin berpengalaman dan percaya diri untuk menuntaskan program-program Nawa Cita pemerintah,'' ujar Fachry.