REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai rendahnya penyerapan anggaran, khususnya belanja langsung terjadi akibat manajemen yang buruk. Menurutnya, apabila manajemen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya baik, para pejabat atau pengguna anggaran mampu merealisasikan rencana kegiatan yang disusunnya sendiri.
"Belanja langsung itu kan disusun sendiri oleh masing-masing SKPD terkait. Masa kegiatan yang disusun sendiri enggak bisa dikerjakan. Ada masalah manajemen dong," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
Menurutnya, sebagai pimpinan, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama juga harus bertindak sebagai Top Manager. Basuki harus mengatur dengan baik bawahannya serta merubah sikapnya untuk menjadi contoh dan membuat suasana kerja nyaman.
Ia mengatakan, ketidakmampuan Pemprov DKI menyerap anggaran berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Sebab, bagian anggaran terbesar berada dalam belanja langsung atau belanja publik yang peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti misalnya pendidikan, kesehatan, kemacetan, ataupun penanganan banjir.
"Penyerapan itu berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Taufik memperkirakan jika penyerapan anggaran hingga akhir tahun tidak akan sampai 40 persen. Sebab, sisa waktu yang bisa dimanfaatkan hanya sekitar satu setengah bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika