REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mendatangi Gedung KPK untuk meminta informasi tindaklanjut laporannya.

Laporan yang dilayangkannya terkait dugaan gratifikasi yang diberikan oleh Direktur Umum PT Pelindo II, RJ Lino kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Tak tanggung-tanggung, masinton meminta KPK melakukan penyadapan ponsel RJ Lino, Rini Soemarno bahkan Pansus Pelindo.

"Agar dilakukan penyadapan terhadap handphone, baik Menteri BUMN, Dirut Pelindo II, kemudian anggota Pansus Pelindo di DPR agar clear. Agar gak ada yang masuk angin," kata Masinton, di Gedung KPK, Rabu (18/11).

Menurutnya, dugaan adanya kedekatan antara RJ Lino dengan Menteri Rini sudah tercium sejak Maret 2015.  Kemudian,  pada bulan Juni tahun 2015 ada izin prinsip dari Menteri BUMN terkait pengelolaan perpanjangan kontrak pengelolaan Terminal Peti Kemas dengan perusahaan asal hongkong.

"Kedekatan itu dilakukan pada bulan Maret. Setelah bulan maret ada beberapa kebijakan yang nanti itu akan didalami oleh kpk keterkaitan dengan pemberian-pemberian itu," ucapnya.

Sebelumnya, Masinton melaporkan adanya gratifikasi yang diberikan RJ Lino kepada Rini Soemarno. Ia mengklaim memiliki detail laporan, mulai dari nota dinas hingga bukti transfer pembelian perabotan yang diduga diberikan RJ Lino kepada Rini Soemarno.

Ia menunjukkan daftar perabotan yang dibeli dalam Rencana Penggunaan Dana Uang Muka PT Pelindo II. Total harga perabotan tersebut menurutnya mencapai Rp 200 juta yang dananya diammbil dari perusahaan Pelindo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika