REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi, Anton Charliyan menilai perkara 'Papa Minta Saham' merupakan delik aduan sehingga harus ada pihak yang dirugikan melaporkan kepada pihak kepolisian.

"Jadi masalah rekaman 'Papa Minta Saham' itu justru pasal apa yang diterapkan dalam rangka penanganannya?" katanya, Kamis (10/12).

Jika perkara 'Papa Minta Saham' diterapkan pasal percobaan pemufakatan jahat seperti dalam KUHP, ia pun mengaku tak terlalu yakin. Alasannya, selama ini, penyidik hanya menerapkan pasal tersebut pada kasus makar.

"Karena setahu kami percobaan (pemufakatan) jahat itu baru bisa dilakukan pada tindak pidana makar," ungkapnya.

Anton menambahkan penerapan pasal pemufakatan jahat ini harus dikonsultasikan dengan saksi ahli. Dikhawatirkan jika tak melibatkan saksi ahli akan memunculkan masalah baru di kemudian hari. Oleh karena itu, polri pun masih menyerahkan kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD) DPR RI.

"Intinya Polri lebih mempercayakan dulu kepada MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan)," ujar Anton.

Anton menyatakan Polri bisa menerima rekomendasi MKD untuk ditindaklanjuti, namun penanganan kasusnya tidak dapat berdiri sendiri karena tetap harus meminta pandangan saksi ahli.

"Justru bukan Polri yang menentukan ada unsur pidana, namun keterangan saksi ahli," ucap Anton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika