REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan masalah PT Freeport Indonesia tidak boleh berhenti hanya dengan mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI saja. Namun DPR harus membentuk panitia khusus (Pansus) Freeport agar semuanya menjadi jelas terungkap.

"‎Dengan latar belakang MKD, maka kami minta agar dibuka seluas-luasnya selidik Freeport. Kami ajukan petisi untuk DPR membentuk Pansus Freeport," kata Marwan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/12).

IRESS juga mendesak pemerintah tidak lagi memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia yang habis tahun 2021. Selain itu, Presiden Jokowi juga harus mengganti pejabat-pejabat yang mendukung kontrak Freeport diperpanjang.

"‎Kami juga mendesak agar pejabat pemerintah yang jadi kaki tangan asing agar dikikis habis. Karena kaki tangan asing itu telah memanipulasi informasi dan melakukan kebohongan publik," tegasnya.

Sementara, aktivis Hatta Taliwang ‎menilai pembentukan Pansus Freeport sangat diperlukan. Menurutnya, harus ada tindakan nyata untuk perusahaan asing agar tidak bertindak semena-mena terhadap Indonesia.

Menanggapi hal tersebu, Wail Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan DPR sepakat untuk membentuk Pansus Freeport. DPR juga setuju bahwa perlu investigasi total terhadap keberadaan Freeport.

"‎Saya ingin sosialisasi pada 560 anggota DPR tanpa terbelah. Sehingga tahun 2016 kita mulai merebut Freeport. Mudah-mudahan dengan itu terbukti semua di situ," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika