REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada para menterinya untuk terus memantau pergerakan organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara (Ormas Gafatar).
"Yang jelas bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh menangani hal-hal yang seperti ini. Kami diminta memantau oleh Presiden hal yang berkaitan dengan Gafatar ya, karena memang ini menjadi meresahkan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/1).
Pramono mengaku diminta Presiden untuk mendalami hal-hal terkait Gafatar termasuk latar belakang paham-paham ideologi tertentu, kepercayaan tertentu, ataupun tujuan tertentu.
Ia menambahkan, hal serupa juga terus didalami oleh Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diminta untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi massa sekaligus ditugaskan agar mencari dan mengumpulkan data selengkap-lengkapnya.
"Tetapi ini sudah dianggap cukup membuat keresahan di publik karena ternyata ada (beberapa masyarakat )yang hilang," katanya.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar semakin dewasa, semakin terbuka, dan rasional. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada bujukan-bujukan yang sifatnya spiritualitas.
"Hal-hal semacam ini membuat orang tertarik melakukan, tetapi kenyataannya sampai berkorban meninggalkan keluarga kan pasti ada sesuatu ya tertanam dalam dirinya," katanya.
Meskipun tidak sepenuhnya baru namun secara resmi Gafatar dideklarasikan pada 21 Januari 2012 di gedung JIEXPO Kemayoran sebagai upaya pengukuhan keberadaan organisasi yang diketuai oleh Mahful M. Tumanurung ini.
Keberadaan Gafatar dalam beberapa waktu terakhir dianggap meresahkan pasca-hilangnya sejumlah orang yang diduga bergabung dalam organisasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika