REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri menyayangkan langkah spontan Menteri Sosial yang lantas memutuskan untuk memulangkan eks Gafatar ke kampung halaman masing-masing. Pasalnya, akan banyak kemungkinan-kemungkinan negatif yang justru akan menimbulkan masalah baru.
"Saya sedikit cemas, kita suka menyederhanakan situasi sosial," ujar Puri di Jalan Gereja Teresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1).
Menurut dia, kemungkinan-kemungkinan negatif bisa terjadi dan akan menimpa eks Gafatar tersebut. Misalnya, keluarga sudah tidak lagi menerima, tetangga sudah tidak kenal, kelompok masyarakat kampung halaman yang juga tidak menerima, serta aset-aset rumah yang mungkin sudah dijual.
Hal-hal seperti ini yang seharusnya juga terpikirkan akan nasib para eks Gafatar tersebut. Jadi bukan hanya mengeluarkan eks Gafatar ini dari Kalimantan lantas masalah selesai. "Jangan sampai kemudian pemerintah mengambil langkah gegabah, Menteri Sosial sangat offside mengembalikan mereka ke Pulau Jawa," ujarnya.
Ia juga berujar, para eks Gafatar ini bermigrasi secara mandiri dengan membeli tanah Kalimantan seluas 500 hektar. Mereka membeli menggunakan uang pribadi untuk membangun rumah, properti sendiri, dan segala kebutuhan hidup di sana. "Mereka bermigrasi ke Kalimantan karena menurut mereka kondisi bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana caranya agar bertahan hidup," tegasnya.