REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) saat ini disibukkan dengan penanganan pengungsi eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dengan jumlah mereka yang mecapai ribuan, pemerintah Kalbar pun harus menyiapkan dana penanganan pengungsi.
Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengungkapkan, penanganan pengungsi eks anggota Gafatar mulai dari evakuasi hingga pemulangan ditanggung oleh banyak pihak. Mulai Pemprov Kalbar hingga Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kita tidak bicara untung rugi, ini menyelamatkan, ini bicara darurat," ujar Christiandy, di Pelabuhan 06 Dwikora, Pontianak, Senin (25/1).
Dana yang digunakan untuk penanganan pengungsi, Christiandy mengatakan diambil dari anggaran tidak terduga. Masing-masing instansi pasti memiliki dana tersebut.
Christiandy mencontohkan, biaya pemulangan untuk eks anggota Gafatar yang menggunakan kapal laut ditanggung oleh Kemensos. Pemerintah juga tidak akan melepas begitu saja setelah dipulangkan. "Ini ke Jakarta bukan dilepas. Tapi ada penanganan dari Menteri Sosial," kata Christiandy.
(Baca Juga: 715 Eks Gafatar Diberangkatkan Melalui Jalur Laut ke Jakarta).
Terkait pembinaan, menurut dia akan terus berjalan dengan banyak pihak seperti Kementerian Agama dan Majlis Ulama Indonesia (MUI). Christiandy juga menegaskan bahwa keberadaan ribuan eks anggota Gafatar di Kalbar bukan suatu kecolongan. Sebab, baru dua bulan mereka banyak berdatangan.
Selama berada di Kalbar, pemerintah daerah juga menjamin hak asasi mereka. Mereka diperbolehkan tinggal di mana saja. "Tapi setelah terdeteksi sesuatu yanh eksklusif, baru terbuka," katanya.
Para pengungsi saat ini ditampung di Bekangdam XII Tanjungpura dan di KI-B Yonif 643. Hari ini, sisa eks Gafatar yang masih berada di pengungsian sekitar 1.500 jiwa lebih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika