REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor, Ravik Karsidi mengatakan keberadaan haluan negara merupakan kebutuhan mendesak sehingga apabila tidak ada maka menghilangkan strategi ideologi negara dalam pembangunan.

"Halauan negara kebutuhan mendesak dewasa ini ketika absen maka ada sesuatu yang hilang. Ketiadaan haluan negara menghilangkan absennya strategi ideologi negara," katanya di Jakarta.

Hal itu dikatakannya saat memberikan pidato dalam acara bertajuk "Konvensi Nasional tentang Haluan Negara", di Balai Sidang Jakarta, Rabu.

Ravik menjelaskan haluan negara merupakan upaya sistem pencanangan yang holistik dan jangka panjang seluruh rakyat Indonesia.

Dia menjelaskan perbedaan haluan negara dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) lebih pada strategi teknokratik pembangunan sedangkan haluan negara sifatnya lebih ideologis.

"RPJP teknokratis dan penjabatan prioritas kerja, haluan negara adalah strategi ideologi lebih kearah pembangunan," ujarnya.

Dia menegaskan tidak tepat apabila haluan negara diidentikkan dengan Orde Baru sehingga menghidupan haluan negara tidak berarti menghidupkan Orba saat ini.

Ravik menekankan, haluan negara merupakan strategi kemana negara bergerak dari kepentingan nasional namun lebih komprehensif.

"Masyarakat Ekonomi ASEAN bisa dilihat tidak jelas sikap Indonesia menyebabkan pemerintah seakan ragu-ragu sehingga tidak ada cetak biru menghadapinya. Haluan negara memperjelas kepentingan nasional," tuturnya.

Dia mengatakan Forum Rektor mengusulkan tiga skenario dalam mengatasi permasalahan nasional, pertama amandemen UUD 1945 secara terbatas.

Kedua, merinci UU yang bertentangan kepentingan nasional, dan ketiga menciptakan konvensi ketatanegaraan dan dirinya mendorong pertemuan bersama antar lembaga negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika