REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 4 April lalu, kru kabin penerbangan Etihad Airways menolak untuk menerbangkan aktivis disabilitas Dwi Ariyani ke Jenewa karena tidak disertai pendamping. Setelah menuai banyak protes, pada Rabu (6/4) Etihad Airways memberikan tawaran untuk menerbangkan Dwi ke Jenewa.
"Buat apa terbang kembali? Momentumnya sudah lewat," ungkap kuasa hukum Dwi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pratiwi Febry kepada Republika.co.id pada Rabu (6/4).
Pratiwi mengatakan semula Dwi akan berangkat ke Jenewa untuk memenuhi undangan dan mengikuti pelatihan Convention on the Right of Person with Disabilities yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Dwi, lanjut Pratiwi, menghadiri pelatihan tersebut bukan sebagai peserta biasa melainkan sebagai trainer yang akan mendiseminasikan ilmunya kembali bagi banyak orang saat di Indonesia.
"Yang rugi bukan hanya Mba Dwi saja, tetapi kelompok disabilitas yang ada di Indonesia yang juga target sasaran untuk disebarkan (ilmu)," tambah Pratiwi.
(Baca Juga: Ditolak Etihad, Dwi Ariyani: Penyandang Disabilitas Bukan Orang Sakit)
Oleh karena itu, Pratiwi menegaskan jika tawaran untuk menerbangkan Dwi ke Jenewa akan ditolak oleh pihaknya. Pasalnya, momentum pelatihan dari PBB di Jenewa tersebut sudah lewat dan menjadi hal yang sia-sia jika Dwi terbang ke Jenewa.
Terkait kerugian imateriil tersebut, Pratiwi mengatakan pihak Dwi akan bertanya kepada PBB Jenewa terkait kemungkinan melakukan pelatihan serupa di Indonesia. Jika pihak PBB di Jenewa menyetujui, Pratiwi mengatakan pihaknya akan meminta agar biaya tersebut dibebankan kepada Etihad Airways. "Karena memang itu lost-nya. Itu sangat rasional," kata Pratiwi.
Sebelumnya, kru kabin Etihad Ariways menolak untuk menerbangkan Dwi Ariyani yang menggunakan kursi roda dengan alasan tidak mampu mengevakuasi diri sendiri jika terjadi sesuatu. Diskriminasi dari maskapai penerbangan asal Uni Emirat Arab ini menuai protes dari banyak pihak hingga membanjiri media sosial dengan tagar #ShameOnYouEtihad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika