Pekan lalu, Prijanto juga mengungkap sejumlah ketidaklaziman dalam pembelian lahan tersebut, salah satunya adanya tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dimiliki oleh RS Sumber Waras.

"Sumber Waras ini utangnya enam miliar rupiah lebih, tapi tetap dibayar juga sama pemerintah. Kemudian yang dibeli itu HGB dan di atas tanah HGB itu masih ada 15 bangunan yang masih aktif,'' kata Prijanto dalam sebuah diskusi yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta, Selasa (12/4).

Tidak hanya itu, Prijanto mengungkapkan ketidaklaziman lain yang muncul terkait kasus RS Sumber Waras adalah masa penggunaan bangunan tersebut. Padahal, HGB RS Sumber Waras itu tinggal dua tahun.

"Ini yang patut dipertanyakan, Pemprov DKI sampai mengeluarkan sampai Rp 800 miliar cuma buat tanah yang usia guna bangunannya cuma sampai dua tahun,'' ujar Prijanto.

Lebih lanjut, Prijanto menyebutkan, jika memang Pemprov DKI berniat membangun Rumah Sakit khusus kanker dan jantung, maka sebenarnya sudah ada kajian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta terkait lokasi pembangunan, yaitu berada di Sunter, Jakarta Utara. Namun, Ahok tetap memilih untuk membeli lahan RS Sumber Waras.

Namun, Ahok balik menuding Prijanto. Menurut dia, Prijanto memiliki maksud lain di balik pernyataannya yang menyerang kebijakan Pemprov DKI. Prijanto menyinggung soal pengadaan tanah Taman BMW, Sunter, dan reklamasi Teluk Jakarta mengandung unsur suap.