REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melaksanakan islah dan memberikan mandat kepada AM Hendropriyono untuk memimpin partai berlambang garuda merah putih itu. Deklarasi dukungan dan islah ini sebagai tindak lanjut dari permintaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk melakukan islah kedua kubu yang berseberangan di PKPI.
Kedua kubu tersebut adalah Kubu Kongres Grand Cempaka yang secara simbolis diwakili DPP Jawa Barat, Kalimantan Tengah dan Papua. Sedangan dari kubu Kongres Hotel Millenium secara simbolis diwakili Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Maluku.
Ketua DPP PKPI Jawa Barat Bambang Setiadi mengatakan islah dan rekonsiliasi dilakukan untuk mengakhiri dualisme kepengurusan yang terlanjur terbentuk akibat dua kongres. "Kami mengakhiri dualisme itu dengan menyatakan islah dan secara mufakat menyatakan dukungan kepada Bapak Prof DR AM Hendropriyono dan Prof DR Budi Susilo Supandji untuk menahkodai PKPI," ujar Bambang, Senin (24/10) malam.
Politikus senior asal Jawa Barat ini berharap bisa menjamin kesuksesan PKPI dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Ketua Umum DPN PKPI Hendropriyono mengaku terharu dengan dukungan yang diberikan DPP PKPI dari seluruh Indonesia.
"Dukungan yang luar biasa ini semakin memacu semangat kami untuk bersama-sama bekerja membesarkan partai ini," kata dia.
Menurut dia, islah tersebut dilakukan untuk bisa mencapai tujuan PKPI. PKPI ingin partainya menguat dan menjadi besar agar bisa berbicara di forum politik nasional, bahkan internasional. Dengan dilakukannya islah ini, kata Hendropriyono, diharapkan pemerintah melalui Kemenkum HAM segera mengeluarkan SK pengesahan kepengurusan agar PKPI bisa mengikuti proses dan tahapan pemilu.
"Kami meminta Kemenkum HAM segera mengesahkan kepengurusan, mengayomi kami sebagai partai politik seperti yang dilakukan kepada parpol lainnya sehingga agar kami bisa bekerja dan melakukan konsolidasi partai hingga ke tingkat yang paling bawah," ujar Hendropriyono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika