REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan Park Geun-hye telah menyetujui permintaan pengunduran diri atas skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang menjeratnya. Ia meminta Parlemen Korea Selatan untuk mengatur jalannya proses pengunduran dirinya.
Dalam pidato di televisi nasional, Selasa (29/11), Park meminta Majelis Nasional menetapkan masa akhir kepresidenannya. Park yang terpilih sebagai Presiden Korea Selatan pada 2013 tidak akan menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun pada 2018.
"Saya akan menyerahkan kepada parlemen segala sesuatu mengenai masa depan saya, termasuk penghentian masa jabatan saya. Ketika Parlemen siap melakukan transfer kekuasaan untuk meminimalisir kekacauan dalam pemerintahan, saya akan mundur," kata Park, dalam pidato publik ketiganya sejak skandal korupsi muncul, dikutip The Guardian.
Baca: Presiden Korsel akan Sampaikan Pidato Publik
Keputusan presiden perempuan pertama di Korea Selatan ini diambil setelah unjuk rasa besar-besaran terjadi di Seoul dan di kota-kota lainnya selama sepekan terakhir. Dalam unjuk rasa, rakyat Korea Selatan meminta Park mundur dari jabatannya setelah skandal temannya, Choi Soon-sil, muncul dan menyeret namanya.
Anggota parlemen dari partai oposisi menolak keputusan Park untuk mengundurkan diri. Mereka menganggap keputusan itu sebagai upaya Park menghindari pemakzulan.
Tiga partai oposisi terbesar Korea Selatan mengklaim telah memenangkan cukup dukungan dari anggota parlemen untuk melakukan pemakzulan Park. Media lokal melaporkan, pemakzulan Park bisa juga secepatnya dilakukan.
"Park memberikan tanggung jawab kepada Parlemen, ketika dia bisa dengan mudah mengundurkan diri. Ia meminta Parlemen memilih tanggal pengunduran dirinya, padahal dia tahu hal itu akan menimbulkan perdebatan kapan harus menyelenggarakan pemilihan presiden," ujar Park Kwang-on, anggota Parlemen dari Partai Demokrat sebagai partai oposisi utama.
Park telah dua kali meminta maaf secara terbuka mengenai hubungannya dengan Choi. Choi ditangkap karena penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika