REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum silaturahmi masyarakat Indonesia di Frankfurt, Jerman, menyampaikan sebuah pesan "Risalah Frankfurt untuk Tanah Air". Risalah tersebut terdiri dari beberapa hal, pertama yakni meminta pemerintah Indonesia selalu mengedepankan kepentingan rakyat.
Pemerintah juga diminta menjauhkan hal-hal yang merugikan negara dalam membangun hubungan bilateral dengan berbagai negara. Meski berada jauh di Frankfurt, forum tersebut juga ikut memantau kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Mendesak kepada para penegak hukum Indonesia untuk bersikap tegas terhadap pelaku penista agama dan menjalankan proses hukum secara berkeadilan, transparan, cepat dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat luas," ujar Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Jerman Raya Ridho Al-Hamdi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/11).
Terlebih lagi, kata dia, penistaan yang dilakukan oleh kepala daerah karena kepala daerah merupakan pemimpin dan teladan bagi rakyatnya. Pihaknya mendukung segala bentuk aksi unjuk rasa secara damai yang dilakukan oleh warga negara Indonesia baik yang sudah dilakukan maupun aksi yang akan dilaksanakan 2 Desember 2016.
Sebab aksi unjuk rasa adalah bagian dari hak setiap warga negara untuk menyatakan kebebasan berpendapat dengan tetap menjaga prinsip perdamaian, persatuan, moralitas dan kebinnekaan.
Ketua Masjid Indonesia Frankfurt, Jerman Tito Prabowo mengajak setiap warga negara Indonesia untuk bersikap kritis terhadap segala bentuk propaganda yang dapat memecah belah NKRI dengan strategi divide et impera gaya baru, serta mengawal sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia sebagai modal sebuah bangsa yang besar.
Dia menyebut Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika. Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam luar biasa bahkan dunia pun iri dengan kekayaan yang kita miliki tak terkecuali Jerman.
Namun, Tito melihat kondisi akhir-akhir ini seolah menjauhkan masyarakat Indonesia dari cita-cita sila kelima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maupun gagasan Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara budaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika