REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Muhammadiyah membantah keikutsertaannya dalam mendorong mobilisasi publik pada Aksi Bela Islam Jilid III. Meskipun jamaah bergerak dengan titik awal keberangkatan di beberapa Masjid Muhammadiyah.
Hal tersebut disampaikan Perwakilan PP Muhammadiyah, Heri Sugianto saat menghadiri Tabligh Akbar dan Doa Bersama untuk Indonesia Damai di GOR UNY. Ia mengatakan Ketua Umum Muhammadiyah sudah memberi imbauan agar jamaah tidak pergi memakai atribut kelembagaan. Namun begitu, Muhammadiyah tetap memperbolehkan jamaahnya untuk ikut Aksi 2 Desember, dengan catatan tidak boleh memakai atribut kelembagaan.
"Kita tidak melarang. Tapi tidak juga menggerakkan masa Muhammadiyah agar ikut ke Jakarta," kata pria yang pernah menjabat sebagai Walikota Yogyakarta itu, Rabu (30/11).
Ia melanjutkan keberangkatan warga Muhammadiyah pada Aksi 2 Desember dilakukan atas dasar keinginan dan kesadaran masing-masing. Maka itu Muhammadiyah tidak menyediakan fasilitas apapun yang diberikan atas nama lembaga.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kapolda DIY. Meski telah menggelar Tabligh Akbar dan Doa Bersama untuk Indonesia Damai, jajaran Polda DIY mengaku tidak pernah melarang masyarakat untuk mengikuti Aksi 2 Desember. Pasalnya masyarakat memiliki hak untuk mengikuti kegiatan tersebut.
"Kami tidak larang, tapi di Jakarta kan agendanya tausiah, zikir, dan doa bersama. Kalau agendanya seperti itu, di sini saja, kan sama," kata Kapolda DIY, Bigjen Ahmad Dhafiri saat ditemui di GOR UNY.
Di sisi lain, menurutnya, mobilitas masa dalam jumlah besar sangat berisiko bagi keselamatan. Maka itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Ahmad menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan elemen umat islam se-DIY. Adapun masyarakat yang memilih berangkat tetap diperbolehkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika