REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Dakwa Islamiyah Indonesia (DDII) menilai aksi Bela Islam jilid III pada 2 Desember besok muncul lantaran pemerintah dan aparat penegak hukum kurang sigap menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Alhasil masyarakat, khususnya umat Muslim yang menjadi 'korban'.

"Betapa besar energi dan biaya yang keluar. Ini bisa dihindari apabila sejak awal pemerintah merespons," kata Ketua Umum DDII Mohammad Siddiq kepada Republika.co.id, Kamis (1/12).

Aksi ini timbul karena masyarakat merasa ada ketidakadilan. Sebab berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, kepolisian selalu menahan tersangka penistaan agama. Namun kali ini tersangka dibiarkan melenggang dan tak ditahan.

Misalnya saja Permadi, Arswendo Atmowiloto, dan Lia Aminuddin. Aksi Bela Islam terjadi berkali-kali, kata Siddiq, membuktikan bahwa pemerintah dan aparat tidak tanggap dan cepat menghadapinya sedari awal.

Untuk aksi besok, lebih dari 3.000 kader DDII berencana hadir. Segala persiapan pun sudah dilakukan, mulai dari ketahanan fisik dan komitmen untuk menjaga aksi berjalan sesuai koridor. Kader-kader tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Palembang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan jangan terjadi penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain untuk membuat kekacauan," ujarnya.

Ia berdoa supaya aksi yang akan dilaksanakan di Monas, Jakarta, berjalan aman, damai, serta ada upaya menjaga kebersihan dan ketertiban oleh seluruh peserta aksi. Di samping itu, Siddiq pun berharap agar aparat mendengar aspirasi masyarakat agar Ahok diperlakukan sama seperti penista agama sebelumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika