REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menilai hiruk pikuk dan gonjang ganjing keadaan seperti sekarang ini dikarenakan bangsa, baik pemerintah maupun rakyat telah meninggalkan Pancasila.

Tokoh Muhammadiyah itu menyebut, sistem politik yang ada saat ini diyakininya tidak bersesuaian dengan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Begitu juga dengan sistem ekonomi yang menimbulkan kesenjangan karena pemerintah tidak mengamalkan konstitusi pasal 33 yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Din mengatakan betapa banyak yang menyelewengkan Pancasila.

"Kalau mau dibubarkan, bubarkan sistem kapitalistik, bubarkan demokrasi liberal bertentangan dengan pancasila. Jangan kemudian pakai Pancasila untuk melihat seolah-olah hanya kelompok tertentu yang anti Pancasila," kata Din usai mengisi seminar di Jakarta, Selasa (25/7).

Betapa banyak, menurut dia, undang-undang yang juga bertentangan dengan Pancasila. "Itu yang harus dibubarkan juga," katanya,

Kendati begitu, Din enggan menyebut ada otoritarian dalam rezim Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal itu menurutnya biar dinilai masyarakat. "Saya enggak mau melabel-label begitu. Biarlah orang lain beri label yang jelas menurut hemat saya masih bisa berdialog sesungguhnya," kata Din.

Ikuti Whatsapp Channel Republika