Ahad 01 Oct 2017 16:07 WIB

Pakar: Putusan Praperadilan Tergantung Moral Hakim

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Bayu Hermawan
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menjadi pembicara pada diskusi yang diprakarsai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (30/7).
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menjadi pembicara pada diskusi yang diprakarsai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (30/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, putusan praperadilan Setya Novanto pada Jumat (29/9) lalu tidak ada implikasinya terhadap kasus-kasus lain. Putusan praperadilan bergantung kepada moral para hakim.

"Tidak ada (dampak), tergantung mental dan moral hakimnya, " tegasnya ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (1/30).

Abdul sebelumnya menyatakan jika Komisi Yudisial (KY) perlu mencermati putusan hakim Cepi Iskandar dalam praperadilan Setya Novanto atas kasus pengadaan KTP-el. KY diminta memeriksa apakah putusan hakim Cepi mengabulkan praperadilan Novanto disebabkan oleh ketidakcermatan atau ada hal lain.

Abdul mengingatkan sejumlah kondisi di mana praperadilan umumnya dimenangkan oleh individu yang memiliki 'sumber daya melimpah'. Dia mencontohkan praperadilan Budi Gunawan pada 2015, praperadilan Ketua BPK Hadi Purnomo dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

"Jadi tetap lebih kepada moral hakimnya," katanya.

Sebelumnya, pada Jumat, Hakim Sidang Praperadilan Setya Novanto, Cepi Iskandar, memutus penetapan tersangka oleh KPK kepada Ketua Umum Golkar dalam kasus pengadaan KTP-el itu tidak sah. Hakim pun memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Novanto berdasarkan Sprindik tertanggal 17 Juli 2017.

Terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengungkapkan pihaknya sedang merinci lebih jauh mengenai adanya kejanggalan dalam putusan praperadilan pada Jumat. Pihaknya pun masih mempertimbangkan jika ada anggapan kecurigaan kepada hakim praperadilan.

Febri mencontohkan, jika bukti permulaan dianggap tidak cukup, maka hal itu tidak benar. Bukti-bukti yang dimaksud oleh hakim sudah disampaikan pada saat praperadilan.

"Bahkan kami memiliki bukti yang lebih banyak dibanding yang disampaikan di praperadilan kemarin. Apakah itu kemudian dipandang tidak cukup oleh hakim pra peradilan itu tentu salah satu poin yg kita cermati lebih lanjut dalam proses analisis berikutnya," jelas Febri kepada wartawan di Jakarta, Jumat lalu.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَاۤجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُۙ قَالَ اَنَا۠ اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ۗ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ۗوَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَۚ
Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan (kekuasaan). Ketika Ibrahim berkata, “Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan,” dia berkata, “Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan.” Ibrahim berkata, “Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat.” Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.

(QS. Al-Baqarah ayat 258)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement