REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Partai Golkar harus segera mengambil langkah untuk menyelamatkan partai dari kemelut persoalan hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Sebab disadari atau tidak, persoalan tersebut mengakibatkan elektabilitas Partai Golkar terus menurun secara nasional.
Bahkan Dedi mengungkap, elektabilitas PG di Jawa Barat yang sebelumnya paling lama bertahan di angka 18 persen, akhirnya turun menjadi 12 persen. Dedi menilai salah satunya karena terkait persoalan kasus dugaan korupsi KTP-elektronik yang menjerat Novanto.
"Kata pengamat yang pertama adalah faktor gonjang ganjingnya KTP-el di Jakarta. Faktor itu penting kita melihat yang terjadi di masyarakat, pembicaraan di media sosial, perkembangan publik, harus ambil langkah-langkah agar PG keluar dari sebuah kemelut yamg akan terus menggerus di bawah dan membuat menurun elektabilitas partai," ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar pada Senin (20/11).
Namun Dedi menilai langkah pembenahan tersebut harus dikendalikan oleh pimpinan partai yang definitif. Karenanya pasca penahanan Novanto oleh KPK, perlu digantikan pimpinan yang definitif. Pemimpin definitif itu dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme yang nantinya akan dibahas para rapat pleno DPP Partai Golkar tersebut pada Selasa (20/11).
"Partai Golkar ini harus melakukan pembenahan secara menyeluruh, bagaimana mekanismenya ya silahkan DPP yang menempuh, mulai pelaksaan kegiatan pleno, rapimnas atau Munaslub. Ketiganya ini merupakan instrumen yang bisa digunakan PG untuk melakukan perubahan, tinggal mana yang paling efektif untuk perubahan," katanya.
Menurutnya sosok yang layak dijadikan pemimpin Partai Golkar yang berintegritas dan memiliki ciri khas partai beringin tersebut. "Pimpinan yg menghormati proses demokratisasi, yang menjadi ciri Partai Golkar selama ini, juga pemimpin yang harus merubah diri untuk senantiasa dekat dengan masyarkaat. karna Partai Golkar basisnya pedesaan selama ini," ujar.
Namun demikian, ia enggan menyebut nama dari sosok yang tepat tersebut. "Kita tidak bicara orang. kita bicara sistem gimana partai ini segera melakukan perubahan untuk memiliki pimpinan baru," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika