REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Parliament Watch Umar Sholahuddin meminta internal DPR memperbaiki citra legislatif seiring ditahannya Setya Novanto (Setnov) selaku ketua dewan karena diduga terlibat kasus korupsi KTP elektronik. Umar juga berharap Setnov bersedia mengundurkan diri sebagai Ketua DPR.

"DPR RI harus memperbaiki citranya akibat kasus ini, apalagi media-media internasional juga menyoroti parlemen Indonesia saat ini," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jatim, Rabu (22/11).

Menurutnya, ada cara yang harus dilakukan internal legislatif untuk menanggapi kasus ini, salah satunya secara kelembagaan melalui mekanisme Badan Kehormatan memproses Setya Novanto dengan tujuan menjaga marwah DPR.

"DPR harus segera menggelar rapat di tengah ketuanya yang terbelit proses hukum. Tentu ini adalah sikap politik untuk menyelamatkan marwah lembaga," katanya.

Dari mekanisme badan kehormatan tersebut, kata dia, selanjutnya dilakukan rapat paripurna dengan tetap dikembalikan ke Partai Golkar karena memang posisi Ketua DPR RI adalah jatah partai tersebut. Cara lainnya, lanjut dia, melalui kesadaran Setya Novanto mengundurkan diri dari posisi ketua karena sedang menjalani proses hukum.

"Nah, ketika Setnov bersedia mengundurkan diri maka dengan mudah partai Golkar menunjukkan penggantinya. Seperti beberapa waktu lalu perpindahan dari Setnov ke Ade Komarudin dan kembali ke Setnov lagi," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika