REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, Bawaslu tengah menyusun rencana untuk melakukan deklarasi tolak politik uang dan SARA. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas Pilkada serentak 2018.

"Memang menangani politik uang dan SARA ini perlu kerja yang ekstra," kata Dewi di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Ahad (4/2).

Dewi mengatakan, deklarasi tolak politik uang dan SARA tersebut merupakan bentuk sosialisasi dalam menjaga kualitas Pilkada 2018. Untuk itu, ia berharap agar semua komponen terlibat langsung dengan pelaksanaan Pilkada.

Sebab, seluruh pihak tersebut merupakan bagian yang penting untuk sosialisasi, dalam rangka menjalin komunikasi yang baik dengan tujuan untuk menjaga kualitas Pemilu.

"Baik itu terhadap parpol yang sekarang sedang mengusung pasangan calon maupun terhadap masyarakat khususnya pemilih yang nantinya menyalurkan hak pilihnya. Kemudian juga kepada penyelenggara Pemilu sendiri," tambahnya.

Bawaslu, lanjut Dewi, juga intensif berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan agar tidak memiliki persepsi berbeda terkait penanganan politik uang dan isu SARA. Pelaksanaan deklarasi itu sendiri, juga akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

"Ke depan kami menyusun rencana untuk melakukan deklarasi tolak politik uang dan sara. Itu rencananya dilaksanakan secara serentak tanggal 14 (Februari) diseluruh Indonesia," tambahnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika